Transformasi Digital Pemerintah dan Tata Kelola Data merupakan dua pilar penting yang memastikan tertibnya tata kelola, manajemen program yang terukur, dan pengendalian yang konsisten. Hal itu ...

RUU Satu Data Indonesia dibahas DPR guna menyinkronkan data nasional antar kementerian dan lembaga agar pembangunan nasional ...

Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan RUU Satu Data Indonesia adalah kunci reformasi tata kelola pemerintahan, memastikan integrasi data nasional yang mengikat dan akurat untuk ...

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyambut positif peluncuran Kolaborasi Satu Data Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Jakarta, hari ...

SATU DATA INDONESIA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam satu kesempatan. Selasa (13/1/2026), Khofifah menyampaikan Pemprov Jatim mencatatkan skor Indeks Satu Data Indonesia (SDI) ...

Selama puluhan tahun masing-masing lembaga negara maupun perangkat daerah mempublikasikan data sendiri tanpa koordinasi yang memadai sehingga membingungkan. Pada tahun 2019, pemerintah menerbitkan ...

POS-KUPANG.COM/KUPANG- Badan Pusat Statistik (BPS) NTT menggelar kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Institusi Statistik dalam Satu Data Indonesia. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan peran dan ...

Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tengah mempersiapkan langkah strategis. Mereka menyiapkan sebanyak 1.060 data sektoral. Persiapan ini bertujuan mendukung program Satu Data Indonesia (SDI) ...

PENGUATAN DATA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Pembangunan nasional ke depan tidak lepas dari kekuatan data yang menyatu dan dapat dipercaya. Pemerintah RI berkomitmen perkuat ...

Indonesia akan menerapkan perubahan besar dalam pengumpulan data kependudukan. Untuk merapikan data yang berserak dan tidak sinkron, pemerintah melirik penggunaan teknologi digital. Tahun depan, Anda ...

Menteri Koperasi Ferry Juliantono memberikan sambutan dalam peluncuran Kolaborasi Satu Data Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta, Senin ...

Selanjutnya pemerintah juga perlu meminimalisir hambatan administratif berupa MoU/PKS untuk bertukar data, dengan cara berpindah ke otomatisasi pertukaran data by system yang praktis dan aman. Selain ...